FT UNS – Empat asosiasi alat kesehatan nasional, yakni GAKESLAB Indonesia, ASPAKI, AIGMI, dan HIPELKI, menyampaikan berbagai pandangan terkait tata kelola pengadaan alat kesehatan, kebijakan perpajakan, dan penguatan industri alat kesehatan nasional dalam rangkaian Health Ecosystem Week 2026 yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kamis (18/06/2026).
Pandangan tersebut disampaikan dalam dua sesi diskusi publik bertajuk Dampak Kebijakan Perpajakan terhadap Tata Kelola Alat Kesehatan dan Mencegah Bahaya Laten terhadap Keselamatan Pasien. Forum ini menjadi ruang dialog antara pelaku industri, asosiasi profesi, akademisi, dan para pemangku kepentingan untuk membahas tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan ekosistem alat kesehatan nasional yang berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai memengaruhi keberlangsungan industri alat kesehatan dalam negeri. Salah satunya adalah tekanan fiskal yang berdampak pada ruang belanja pemerintah daerah, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Menurut para peserta diskusi, kebijakan fiskal dan mekanisme pengadaan perlu terus dievaluasi agar mampu mendukung pemerataan layanan kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berbagai regulasi yang berkaitan dengan perpajakan, perizinan usaha, dan pelaporan administratif juga menjadi perhatian. Pelaku industri menilai bahwa kepastian regulasi dan kemudahan berusaha merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
Aspek lain yang turut dibahas adalah tata kelola pengadaan alat kesehatan melalui sistem E-Katalog dan mekanisme pengadaan terpusat. Para peserta diskusi menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan jaminan kualitas produk. Pengadaan yang mempertimbangkan aspek mutu, keamanan, layanan purna jual, serta keberlanjutan industri dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati. Dalam sambutannya, Prof. Fitria menegaskan bahwa pembangunan kemandirian kesehatan nasional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dari kedaulatan bangsa yang harus didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta industri dalam negeri yang kuat.
“Kita membutuhkan suatu ekosistem yang mampu menghubungkan riset dengan industri, industri dengan pasar, pasar dengan regulasi, serta seluruhnya dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Prof. Fitria.
Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, menyampaikan bahwa pelaku industri mendukung upaya peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun, menurutnya, diperlukan tata kelola yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga industri tetap memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum ASPAKI, Imam Subagyo, menekankan pentingnya dukungan terhadap industri alat kesehatan nasional, khususnya dalam pengembangan bahan baku, komponen, serta teknologi manufaktur yang dapat memperkuat kemandirian industri dalam negeri.
Sementara itu, Ketua Umum GAKESLAB Indonesia, Raden Kartono Dwidjosewojo, menegaskan bahwa sistem distribusi memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas hingga ke berbagai wilayah Indonesia.
“Distribusi bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi merupakan elemen penting dalam memastikan alat kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar mutu yang berlaku,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AIGMI, Deviatri Syam, menyoroti pentingnya dukungan terhadap infrastruktur penunjang alat kesehatan pascapengadaan, termasuk instalasi, kalibrasi, serta pemeliharaan sistem yang berperan langsung terhadap keselamatan pasien dan kualitas layanan rumah sakit.
Melalui forum ini, para asosiasi menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan industri alat kesehatan nasional, serta penerapan tata kelola yang mendorong inovasi dan keberlanjutan sektor kesehatan. Diskusi yang berlangsung juga diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pengembangan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pelayanan kesehatan, pertumbuhan industri, dan kepentingan masyarakat secara luas.
Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penyelenggaraan Health Ecosystem Week 2026 turut berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penguatan daya saing industri alat kesehatan nasional, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, organisasi profesi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem kesehatan Indonesia yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.
Humas FT UNS.
